Indonesia di Pinggiran
Gambar kabel bawah laut di akhir tahun 2004 jelas sekali menunjukkan betapa Indonesia berada di pinggiran jaringan telekomunikasi dunia, yang tidak langsung menunjukkan pula bagaimana posisi Indonesia di Internet. Secara sepintas bahkan negara kita tertinggal jauh di belakang Filipina, yaitu sesama negara kepulauan di Asia Tenggara.
Dua ciri node di pinggiran Internet adalah akses yang lambat dan mahal, dan ini yang memang terjadi di Indonesia. Kondisi ini tidak akan berubah dengan cepat. Indonesia bukan tidak mungkin akan terus berada di pinggiran selama-lamanya! Alasan utama hal ini adalah fenomena Power Law yang juga terjadi di jaringan Internet. Fenomena Power Law adalah fenomena yang menunjukkan ketimpangan, di mana segelintir pihak menguasai sebagian besar sumber daya, sementara sebagian besar hanya memperoleh sedikit sumber daya. Di Internet hal ini diterjemahkan menjadi: beberapa Penyedia Jasa Internet (PJI) utama yang dikenal dengan Tier 1 ISPs mempunyai jumlah sambungan dan bandwidth keseluruhan yang sangat besar, dan PJI-PJI di Tier lebih rendah memiliki jumlah sambungan dan bandwidth keseluruhan yang tidak sebesar itu. Seiring dengan perluasan Internet, Tier 1 ISPs menjadi lebih kaya sambungan dan bandwidth dibandingkan PJI-PJI lain.
Karena adanya Power Law, kecil sekali kemungkinan sebuah PJI asal Indonesia akan menjadi sebuah PJI Tier 1, dan semua PJI di Indonesia akan terus membayar bandwidth kepada PJI-PJI asing agar bisa tersambung ke Internet. Harga bandwidth internasional saat ini masih turun tiap tahunnya. Riset oleh TeleGeography menunjukkan harga bandwidth Trans-Pasifik turun sekitar 25% antara tahun 2003 dan 2004, dan jalur yang kompetitif akan menurunkan harga 30% atau lebih. Tetapi apakah penurunan harga ini akan dapat segera dinikmati Indonesia? Sebaliknya malah isu pajak bandwidth yang bergulir sejak kuartal terakhir tahun 2005. Hal ini tidak mengherankan, karena sektor telekomunikasi menyumbang pajak yang cukup signifikan bagi pendapatan APBN dari pajak.
Harga bandwidth domestik pun tidak murah. Layanan jalur IIX Indosat menetapkan biaya bulanan bandwidth 1Mbps sebesar 17 juta rupiah untuk wilayah Surabaya, tetapi biaya ini menjadi 36 juta rupiah untuk wilayah Semarang. Hal ini tampaknya terkait dengan kapasitas yang tersedia untuk wilayah tersebut serta pemilihan lokasi hub. Saya tidak menemukan harga yang ditawarkan para pesaing Indosat, termasuk harga jual bandwidth yang dijual operator-operator telepon seluler. Meskipun demikian saya duga harganya tidak berbeda jauh dengan harga Indosat.
Kunci utama untuk meningkatkan permintaan bandwidth terletak pada akses pelanggan (last-mile). Bila akses pelanggan ini berhasil ditingkatkan menjadi akses pita-lebar, maka akses ini akan menjadi pendorong bagi permintaan bandwidth ke Internet, yang berarti mendorong permintaan bandwidth domestik ke titik-titik di Indonesia seperti Batam dan Jakarta yang lebih dekat dengan atau memiliki bandwidth lebar ke titik-titik terdekat di luar negeri yang lebih dekat dengan pusat Internet, misalnya Singapura. Kompetisi di jalur-jalur ini akan menuju kepada penurunan harga bandwidth, tetapi hal ini semua sangat tergantung pada PT Telkom yang praktis memonopoli akses pelanggan. Bila PJI-PJI dapat dengan mudah memasang perangkat akses pita-lebar mereka di switch-switch PT Telkom dan mereka menentukan sendiri jalur domestik dan internasional mereka, barulah kita sebagai pelanggan akan menikmati kenaikan kapasitas dan penurunan harga bandwidth.
Indonesia masih tetap akan berada di pinggiran Internet sebagai efek dari fenomena Power Law. Tetapi para pelanggan di Indonesia akan menikmati kualitas akses Internet yang lebih baik bila hal di atas dapat dicapai.
Masukkan Komentar
Harap isi form berikut untuk mengisi komentar
potong dulu birokrasi di Indonesia, baru ada peluang harga benwit turun dan penetrasi internet lebih merata…
jadi klo kami di aceh pasti lebih mahal lagi boss, waduh, harus mogok makan kayak bapak-bapak di cuba nih
kalo fakir benwit, berarti sulit nge-junk(tm)
Sepertinya, ini bukan hanya soal kabel laut. Soal FO di jaringan antar kota milik BUMN yang monopoli telco juga tidak bisa terlalu diharapkan kualitasnya, mahal pula. Saya bingung, bukankah proyek kabel fisik seperti itu masa depannya lebih mencerahkan bangsa daripada telp fixed-wireless CDMA? Seharusnya BUMN telco lebih fokus pada kabel fisik (FO) yang notabene merupakan backbone internet, walau bagaimanapun.
*hanya celetukan anak kecil, tidak perlu ditanggapi serius*
YM aku boss… ragamdotinfo
wah, aku pernah tanya soal ini ke husni nih. hehe. eh.. tapi terus piye? keputusan di bidang apapun di negeriku (kamu kan di jepang! huh!) kan sangat tergantung pada suhu politik. temanku bilang, kalo saja megawati gak ngejual indosat ke singapur pastinya kita punya jalur langsung ke indonesia. walaupun dalam hatiku bilang, kalo indosat gak dijual, emangnya masih ada tuh perusahaannya nugi? hehehe
Apdet dunk
emang power law, yang dimaksud itu apa soch bos?..apa emang ada dokumentnya ?..jadi penasaran, solanya baru dengar. maf new bie, klo ada waktu , bals ya bos..
but klo komentar, memang negara kita kaya, tapi terletak dipinggiran, karena negara kita adalah yayasan x, artinya pengusa negara dan isinya adalah yayasan x.
Hus, kalo mao narik kabel dari jepang ke jogja butuh kabel berapa meter ya?
Lumayan sekalian jalan2 ke jepang